Kerjasama Pengawasan Perbatasan Untuk Cegah WNI Jadi ISIS

Guna mencegah masuknya warga negara Indonesia ke Irak dan Suriah untuk menjadi anggota ISIS, pemerintah diminta memperkuat penjagaan perbatasan.

Menurut Pimpinan Jemaah Islamiyah Australia Abdul Rahman Ayyub penyebaran jaringan terorisme akan lebih mudah dan subur apabila wilayah-wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara-negara tetangga sangat longgar.

Disamping itu, pemerintah, bisa memanfaatkan mantan-mantan teroris yang sudah kooperatif hasil dari program deradikalisasi (penyadaran) BNPT untuk melakukan pemetaan.

"Kalau zaman perang Afghanistan dulu, kita bisa kerjasama dengan Pakistan. Tapi kalau sekarang untuk mencegah masuknya orang-orang kita ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS, harus ada kerjasama pengawasan perbatasan dengan Turki dan Yordania," ujar Abdul Rahman dalam pernyataannya, Selasa(22/9/2015).

Abdul Rahman menjelaskan dari perjalanan hidupnya yang pernah 19 tahun terlibat dalam jaringan terorisme mulai NII Aceh hingga menjadi pemimpin JI di Australia, ia melihat ada beberapa kontra strategi yang harus dikedepankan dalam mencegah aksi terorisme di Indonesia.

Pertama ia menyarankan agar dilakukan kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan dengan negara konflik.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah Indonesia harus memperkuat penjagaan perbatasan.

Abdul Rahman Ayyub juga meminta agar pemerintah, tidak hanya BNPT, tetapi seluruh lembaga terkait, agar memiliki kepedulian terhadap mantan-mantan teroris yang sudah sadar.

Dalam kacamatanya, solidaritas para mantan ini masih sangat kuat dan memiliki ikatan emosional tinggi serta kenangan saat masih mengikuti pelatihan militer maupun di medan perang.

Untuk itu mereka perlu dirangkul dan diberikan penyadaran untuk kembali setia dan mengabdi kepada NKRI.

Lebih penting lagi, lanjut Ayyub, harus ada upaya pencegahan paham terorisme sejak dini.

Caranya dengan menerbitkan buku-buku pembanding di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA, bahkan Perguruan Tinggi juga di tengah masyarakat.

Dalam hal ini, perlu kerjasama nyata dari BNPT dan lembaga-lembaga terkait seperti Dirjen Dikti Kemenristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga terkait lainnya.

Disamping itu, Ayyub juga menggarisbawahi pentingnya media massa, baik konvensional maupun media sosial.

"Faktanya saat ini media massa dan media sosial menjadi wahana penyebaran utama kelompok kekerasan dan terorisme. Intinya kita tidak boleh lengah sedikit pun dalam mengantisipasi gerakan terorisme. Semua harus dilakukan secara masif dan terus menerus. Sejauh ini saya melihat apa yang dilakukan BNPT sangat efektif dalam menanggulangai bahaya terorisme di Indonesia," pungkas Abdul Rahman Ayyub. (Tribun)