Anggota Komisi I DPR, Sukamta menilai penambahan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI senilai Rp37 triliun pada 2016, masih jauh dari kebutuhan institusi itu untuk memenuhi Minimun Essential Forces (kekuatan minimun).
"Berbagai faktor membutuhkan anggaran yang cukup, kenaikan Rp37 triliun masih jauh dari kebutuhan memenuhi MEF," katanya di Jakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan saat ini ada perubahan lingkungan strategis regional dan kawasan, misalnya di wilayah Laut China Selatan. Menurut dia, intensitas dan eskalasi di wilayah itu membuat negara-negara yang terlibat, menganggarkan belanja alat utama sistem senjata (Alutsista) cukup besar.
"Misalnya Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Tiongkok, yang akhirnya juga mendorong Jepang nengubah doktrin keamanan dan bela diri," ujarnya.
Sukamta menilai semua itu menuntut Indonesia untuk waspada dan antisipasi agar apabila suatu saat benar-benar terjadi konflik maka Indonesia tidak tertinggal.
Selain itu menurut dia, di dalam negeri, Indonesia ancaman separatisme dan terorisme yang juga menuntut kewaspadaan
"Walaupun itu utamanya tupoksi polisi namun ketika sudah terjadi terorisme bersenjata, TNI harus siap siaga," katanya.
Politikus PKS itu menjelaskan, di sisi lain kesejahteraan TNI juga mendesak ditingkatkan, seperti banyak perumahan TNI yang kurang layak dan uang lauk pauk.
Menurut dia, semua faktor-faktor tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang cukup, sehingga tambahan anggaran Kemhan/TNI senilai Rp37 triliun dinilainya masih kurang.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menegaskan Komisi I setuju penambahan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2016 senilai Rp37 triliun.
"Komisi I DPR pada prinsipnya mendukung (penambahan anggaran Kemhan dan TNI tahun 2016 senilai Rp37 triliun," katanya kepada Antara di Jakarta, Jumat (25/9).
Dia menjelaskan, setelah Komisi I DPR menyetujui maka akan diajukan ke Badan Anggaran DPR untuk dibahas lebih lanjut.
Menurut dia, dana tambahan itu akan digunakan untuk kebutuhan kesejahteraan pegawai dan pembelian Alutsista. "Paling banyak (digunakan) untuk Alutsista sekitar Rp30 triliun," ujarnya.
Tahun penganggaran 2015, Kementerian Pertahanan/TNI mendapat anggaran Rp102 triliun dengan alokasi untuk alutsista sekitar Rp40 triliun.
Sementara itu, pada 2016 pagu anggaran Kemhan/TNI hanya Rp95 triliun, turun sekitar Rp7 triliun dibandingkan anggaran 2015. (Antara)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Sabtu, 26 September 2015
Penambahan Anggaran Kemhan Belum Cukup Untuk Penuhi Kekuatan Minimun TNI
Label:
Isu Politik,
Kekuatan Militer,
Parlemen,
Produk Nasional
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Pihak inteljen Kodam, sambung Hardiono, masih melakukan pendeteksian kebangkitan PKI di wilayah Jateng dan DIY. Pangdam menambahkan memang ...
-
Di Era tahun 60an TNI AU/AURI saat itu pernah memiliki kekuatan udara yang membuat banyak negara menjadi ‘ketar ketir’, khususnya negara-ne...
-
TNI bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepakat memilih pesawat tempur generasi kelima Sukhoi (Su-35) buatan Rusia, sebagai pengganti pe...
-
Kalau dipikir-pikir, ada yang ganjil dengan armada bawah laut Indonesia. Saat ini TNI AL hanya memiliki dua kapal selam gaek namun harus m...
-
Indonesia tidak akan lagi membeli jet tempur Sukhoi dari Rusia, fokus kedepan hanya untuk F-16 dari AS, Marsekal Eris Herryanto mengatakan k...
-
Pesaing utama rudal AIM-120 AMRAAM andalan Amerika Serikat, R-77 kerap dijuluki AMRAAMSKI. Pertanyaan paling mendasar, sehebat apakah rudal ...
-
TNI Angkatan Udara (AU) mengatakan pesawat AU Malaysia sempat melakukan pelanggaran dengan memasuki wilayah Indonesia. TNI AU mengatakan bel...
-
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono berang dituding komisioner Komnas HAM tidak pernah bekerja dan terkesan hanya tidur dalam mengatasi ko...
-
Penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta menggunakan senapan serbu AK-47. Diketahui anggota Kopassus ini baru saja berlatih di Gunung ...
-
Daerah Papua kembali bergejolak dengan tewasnya 12 orang di Puncak Jaya. Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mengatakan penyeba...


Tidak ada komentar:
Posting Komentar