Para anggota DPRD NTT yang berbatasan dengan negara Timor Timur menyatakan pelatihan militer bagi warga di sepanjang garis perbatasan negara itu belum mendesak.
"Untuk NTT saat ini lebih dibutuhkan pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan dan masalah sosial lainnya," kata Kasimirus Kolo, anggota DPRD NTT, di Kupang, Jumat. NTT termasuk provinsi yang paling miskin di Indonesia dan ini menjadi pangkal soal banyak hal di sana.
Anggota Fraksi Partai Nadem DPRD NTT itu mengemukakan pandangannya tersebut berkaitan dengan gagasan Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu, menggelar pelatihan militer bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan di seluruh Indonesia.
Semasa aktif sebagai militer, Ryacudu sering mendapat penugasan operasi tempur militer dan Timor Timur bukan lahan yang asing untuk dia. Dia banyak menghabiskan karir militernya di pasukan tempur.
"Jika hal ini (pemberdayaan dan kesejahteraan) telah terpenuhi, elanjutnya adalah perhatian kepada prajurit yang bertuga di pulau terluar seperti Pos perbatasan Indonesia dengan negara Timor Leste yang berada di Pulau Batek dan Pos perbatasan Motaain dan lainnya di NTT," kata Kolo.
Dia menilai, kondisi pos-pos penjaga perbatasan negara itu banyak yang memprihatinkan.
"Bayangkan saja para pasukan yang bertugas di pulau terluar itu untuk mendapatkan kebutuhan logistik selama ini harus menuju pos Oepoli Pantai dengan menggunakan perahu karet dan menempuh jarak waktu 30 menit. fasilitas lain yang kurang saat ini adalah peralatan telekomunikasi," katanya.
Air bersih --hal yang paling mendasar untuk bertahan hidup-- adalah barang cukup langka di sana.
Hal ini juga dibenarkan anggota DPRD NTT, Anelmus Tallo, yang dihubungi terpisah mengatakan gagasan Ryacudu bisa saja akan menciptakan semangat militerisme di masyarakat sipil.
Belum lagi bagaimana dan dari mana pembiayaan pelatihan itu, apakah tidak sebaiknya dana itu untuk proyek padat karya di kawasan perbatasan dan urgensi penciptaan lapangan kerja lebih mendesak daripada pelatihan militer.
"Masalah sosial lebih dominan seperti bagaimana warga yang tinggal dan menetap di daerah perbatasan berupaya meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan hidup layaknya manusia lain di perkotaan, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah," katanya.
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Sabtu, 26 September 2015
Indonesia Belum Perlu Militerisasi Warga Perbatasan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
(Disampaikan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Global Future Institute, bertema: Indonesia, Rusia dan G-20, Kamis 25 Apr...
-
Puncak Everest di Pegunungan Himalaya, dengan ketinggian 8.848 meter, merupakan impian bagi setiap pendaki gunung di dunia untuk bisa mencap...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
6 Polwan cantik yang merupakan presenter NTMC POLRI, Rabu (2/3) pagi mengikuti kegiatan latihan menembak yang berlangsung di Lapangan Tembak...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
Pesaing utama rudal AIM-120 AMRAAM andalan Amerika Serikat, R-77 kerap dijuluki AMRAAMSKI. Pertanyaan paling mendasar, sehebat apakah rudal ...
-
Pembangunan pesawat tempur generasi baru berkemampuan siluman KFX/IFX merupakan projek prestisius dalam bidang militer antara Korea Selatan ...
-
Pemimpin negara selanjutnya yang ditemui Presiden Joko Widodo di sela KTT APEC, Beijing, yakni Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan untu...
-
PT Pindad (Persero) telah mengembangkan dan memproduksi panser roda 6 bernama Anoa 6X6. Panser yang laris manis ini telah dipakai oleh TNI u...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar