Indonesia Belum Perlu Militerisasi Warga Perbatasan

Para anggota DPRD NTT yang berbatasan dengan negara Timor Timur menyatakan pelatihan militer bagi warga di sepanjang garis perbatasan negara itu belum mendesak.

"Untuk NTT saat ini lebih dibutuhkan pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan dan masalah sosial lainnya," kata Kasimirus Kolo, anggota DPRD NTT, di Kupang, Jumat. NTT termasuk provinsi yang paling miskin di Indonesia dan ini menjadi pangkal soal banyak hal di sana. 

Anggota Fraksi Partai Nadem DPRD NTT itu mengemukakan pandangannya tersebut berkaitan dengan gagasan Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu, menggelar pelatihan militer bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan di seluruh Indonesia.

Semasa aktif sebagai militer, Ryacudu sering mendapat penugasan operasi tempur militer dan Timor Timur bukan lahan yang asing untuk dia. Dia banyak menghabiskan karir militernya di pasukan tempur.

"Jika hal ini (pemberdayaan dan kesejahteraan) telah terpenuhi, elanjutnya adalah perhatian kepada prajurit yang bertuga di pulau terluar seperti Pos perbatasan Indonesia dengan negara Timor Leste yang berada di Pulau Batek dan Pos perbatasan Motaain dan lainnya di NTT," kata Kolo.

Dia menilai, kondisi pos-pos penjaga perbatasan negara itu banyak yang memprihatinkan.

"Bayangkan saja para pasukan yang bertugas di pulau terluar itu untuk mendapatkan kebutuhan logistik selama ini harus menuju pos Oepoli Pantai dengan menggunakan perahu karet dan menempuh jarak waktu 30 menit. fasilitas lain yang kurang saat ini adalah peralatan telekomunikasi," katanya.

Air bersih --hal yang paling mendasar untuk bertahan hidup-- adalah barang cukup langka di sana.

Hal ini juga dibenarkan anggota DPRD NTT, Anelmus Tallo, yang dihubungi terpisah mengatakan gagasan Ryacudu bisa saja akan menciptakan semangat militerisme di masyarakat sipil.

Belum lagi bagaimana dan dari mana pembiayaan pelatihan itu, apakah tidak sebaiknya dana itu untuk proyek padat karya di kawasan perbatasan dan urgensi penciptaan lapangan kerja lebih mendesak daripada pelatihan militer.

"Masalah sosial lebih dominan seperti bagaimana warga yang tinggal dan menetap di daerah perbatasan berupaya meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan hidup layaknya manusia lain di perkotaan, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah," katanya.