Wacana agar adanya program bela negara ini menjadi polemik di antara para elite. Bahkan tidak hanya legislatif, di eksekutif sendiri sepertinya belum satu suara soal wacana bela negara. Selain abstrak, bela negara juga diyakini tidak efektif karena Indonesia masih memiliki TNI.
Bahkan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dengan tegas menolak keras rencana yang akan diberlakukan untuk semua WNI di bawah usia 50 tahun itu jika dilakukan dengan cara militeristik.
"Program bela negara memang harus didukung, namun bentuk pelaksanaannya harus dibicarakan dulu dengan lebih matang. Kalau dilakukan dengan cara militeristik atau dengan model wajib militer, jelas saya akan menolaknya," ujar Zulkifli di sela menghadiri Milad ke-57 Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Jumat (16/10).
Zulkifli menegaskan, MPR akan mendukung sepenuhnya program bela negara, karena hal tersebut penting diaktualkan di saat nilai-nilai kebangsaan mulai terkikis. Menurut dia, empat pilar kebangsaan itu (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) bisa dimasukkan sebagai materi.
"Nanti kami bisa ikut memberi materi mengenai empat pilar kebangsaan. Harus dibicarakan dulu, jangan seperti yang dulu-dulu. Ini zamannya online dan Twitter, enggak tepat kalau ada wajib militer," terangnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan konsep bela negara bukan seperti wajib militer. Bela negara yang dia wacana kan memiliki paradigma dan pendekatan yang baru.
"Bela negara itu jangan diartikan kayak yang dulu wajib militer, tidak," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, kemarin.
Jokowi mengatakan, pendekatan pemahaman bela negara saat ini yaitu bagaimana mengubah pola pikir dari semula berpandangan pesimis menjadi optimistis.
"Selain untuk menumbuhkan rasa percaya diri, optimisme, gotong royong, nasionalisme, juga ini menyangkut nantinya yang paling penting adalah mengubah pola pikir kita," tegas Presiden.
"Jangan sampai ada pesimisme, kemudian kita harus melihat ke depan, tidak dengan rasa pesimis, bela negara arahnya ke sana," imbuhnya.
Di sisi lain, kata Jokowi, bela negara juga diharapkan dapat mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan dan juga nasionalisme serta patriotisme.
"Jadi jangan sampai, misalnya, kayak sepak bola, ini kan harusnya mempersatukan malah berantem, malah kebalik-balik, seperti ini yang harus ikut bela negara," kata Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan bahwa konsep bela negara harus dilakukan karena akan mendisiplinkan anak-anak. Wacana ini kata Luhut merupakan usulan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.
"Itu kita lakukan dalam rangka mendisiplinkan anak-anak muda kita ke depan dan nanti akan kita coba masukan ke dalam program-program di pendidikan di kurikulum SMP, SMA, dan ke atas," ucap Luhut di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/10) lalu.
Luhut juga tidak mempersoalkan tentang beban anggaran pertahanan. "Kita lakukan secara bertahap, jadi menurut hemat saya tidak akan membebani," jelasnya.
"Karena bagaimana pun kita harus memulai, apakah dalam beberapa tahun akan tercapai ke depan. Saya kira nanti kita lihat kemampuan dari anggaran belanja," tandasnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menegaskan program Bela Negara diperlukan masyarakat saat ini. Tidak hanya mengajarkan kedisiplinan, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana menggunakan senjata.
"Kan tidak hanya disiplin, tetapi harus memahami berbagai hal, mungkin bagaimana cara menggunakan senjata. Ini penting sekali," katanya usai menghadiri peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang, Rabu (14/10) malam.
Lebih jauh, dia menegaskan Bela Negara bukan hanya milik TNI dan Polri, namun seluruh warga negara Indonesia (WNI) harus bersama-sama TNI dan Polri dalam upaya membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk melakukan upaya Bela Negara, kata dia, tentunya membutuhkan pelatihan. Sebab, yang dibutuhkan dalam upaya mempertahankan kedaulatan NKRI bukan hanya terkait kedisiplinan.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai program bela negara yang direncanakan Kementerian Pertahanan itu sangat perlu dan penting untuk memupuk jiwa nasionalisme dan semangat membela negara.
"Bagaimana berani meninggalkan tugas, meninggalkan keluarga, demi panggilan negara. Prinsip itu penting, TNI mempunyai Sapta Marga. Harus berani menentukan sikap, siapa kawan, siapa lawan," katanya.
Oleh karena itu, program Bela Negara yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama Kementerian Pertahanan adalah untuk memupuk semangat nasionalisme dan heroisme seluruh komponen bangsa.
"Ini (bela negara) bukan bentuk militerisme, namun untuk membangun bangsa. Jadi, setiap saat ada ancaman, kita siap," tegasnya.
Meski demikian, Sekjen Partai Gerindra di DPR, Ahmad Muzani tidak sepakat dengan program bela negara dari Menteri Pertahanan. Menurutnya, justru yang saat ini harus dibela adalah rakyat. Barulah setelah penuhi kebutuhan rakyat, negara dibela.
"Jumlahnya fantastis 100 juta (orang), fantastis biaya juga, sekian ratus triliun akan dihabiskan. Tapi biaya besar dalam situasi ekonomi morat marit, puluhan ribu dirawat di RS Sumatera karena asap, ribuan orang korban PHK, daya beli menurun kenapa kemudian itu (program bela negara), harusnya tanggung jawab negara membela rakyat," kata Muzani.
Lalu apakah nantinya program ini akan menjadi kenyataan, atau kah hanya kembali menjadi isu yang bergulir di tengah masyarakat dan elite lalu menguap begitu saja tanpa kejelasan? Yang jelas pro dan kontra Bela negara masih terjadi dan hingga kini belum ada kejelasan akan wacana ini. (Merdeka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar