Presiden Jokowi Minta Pindad Tak Hanya Produksi Alat Militer

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta impor belanja alutsista harus dikurangi. Dia lebih setuju agar PT Pindad selaku BUMN pertahanan memproduksi alutsista sendiri dan produksinya tidak hanya diperuntukan untuk militer saja.

"Artinya, industri itu bukan hanya untuk pertahanan saja, tapi bisa dipakai untuk kebutuhan non pertahanan. Misalnya, produksi kapal perang bisa untuk kapal niaga," ujar Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Presiden juga meminta agar produksi pesawat CN 295 diteruskan kembali. Produksi CN 295 diminta Jokowi untuk masuk ke industri pertahanan.

"Kemudian produksi CN295 juga harus masik ke industri pertahanan sipil," ujarnya.

Terakhir, Jokowi memrerintahkan jajarannya untuk memperbaiki industri galangan kapal. Bila tidak diperbaiki, Jokowi menjelaskan, pemerintah Indonesia akan hanya menjadi penonton di industri maritim.

"Kalau kita tidak perbaiki, maka negara luar akan masuk dan kita hanya menjadi penonton," ujarnya.


Minta Impor Senjata Dikurangi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat tentang industri pertahanan. Rapat dihadiri, Menhan Ryamizad Ryacudu, Menko Polhukam Tedjo Edhie, Kapolri Jenderal Sutarman daan sejumlah pejabat pertahanan lainnya.

Dalam sambutan rapatnya, di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (30/12/2014), Jokowi memberikan 4 hal prioritas utama di bidang pertahanan.

"Yang pertama, menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan. Baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista. Kedua, kemandirian pertahanan agar kita tidak ketergantungan pada impor. Ketiga, pertahanan bukan hanya sekedar memeuhi kekuatan pokok minimum. harus ditujukan untuk membangun TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani. Keempat, menempatkan kegiatan pertahanan keamanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif," ucap Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta industri pertahanan dalam negeri lebih dimaksimalkan. Dia meminta supaya siklus membeli senjata dari luar negeri harus dikurangi.

"Siklus produksi senjata yang dilakukan dengan meninggalkan kebiasaan membeli senjata tanpa dikaitkan dengan siklus produksinya," ujarnya.

Untuk memenuhi hal itu, Jokowi meminta agar manajemen BUMN di bidang pertahanan harus diperbaiki.

"‎Kemandirian Industri pertahanan itu harus dikaitkan dengan perbaikan manajemen BUMN dan BUMN strategis di industri pertahanan harus mulai kita perbaiki total," ujarnya. (Detik)