Indonesia diminta untuk menempatkan perwakilan tenaga ahli di bidang cyberspace di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam keanggotaan Group of Governmental Expert (GGE) on Information Security.
Deputi VII Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur) Agus R. Barnas di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa tahun ini Indonesia diminta untuk dapat mengajukan wakil pada tingkat ahli (expert) dalam keanggotaan GGE mengenai keamanan informasi.
"Usulan ini terutama disampaikan oleh Pemerintah Rusia melalui Nota Diplomatik Perutusan Tetap Federasi Rusia untuk PBB di New York," katanya.
Agus menyebutkan sejumlah hal pokok yang disampaikan dalam nota diplomatik tersebut, di antaranya bahwa Sekretariat PBB tengah melakukan finalisasi terkait persiapan permulaan kerja dari GGE keamanan informasi yang baru.
Pendirian GGE tersebut sebelumnya telah diatur dalam Operative Paragraph dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/70/237.
"GGE akan terdiri atas para ahli yang mewakili 25 negara yang akan dipilih oleh Sekjen PBB berdasarkan proporsi alokasi geografis yang merata atau equitable geographical distribution," katanya.
Agus menambahkan bahwa pemerintah Rusia telah menilai partisipasi Indonesia sangat berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja GGE.
Untuk itulah Pemerintah Rusia menginisiasi untuk menjadi pihak paling awal yang mengusulkan agar Indonesia dapat mempertimbangkan untuk meminta United Nations Office of Disarmament Affairs (UNODA), khususnya kepada Acting High Representative for Disarmament Affairs yakni Mr. Kim Won-soo.
Indonesia sendiri tercatat memiliki wakil dalam GGE serupa terakhir kali pada tahun 2011.
Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri cq Direktorat Jenderal Multilateral telah bersurat kepada Deputi VII Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan khususnya kepada Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DKKICN) perihal usulan pengajuan wakil Indonesia dalam keanggotaan GGE tersebut.
Agus yang juga Ketua DKKICN itu berharap Indonesia segera dapat menempatkan wakilnya pada GGE. (Antara)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Senin, 25 Januari 2016
PBB Minta Indonesia Tempatkan Perwakilan Tenaga Ahli Bidang Cyber Securuty
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
TNI AL terus berbenah memperbaiki armada kapal perang mereka agar semakin disegani dan berwibawa. TNI AL harus memutar otak di tengah keterb...
-
Kapal berteknologi tercanggih TNI AL saat ini, KRI Klewang-625, terbakar di dermaga Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga berita i...
-
Masih ingat dengan drone combatan yang tengah dirancang Indonesia? Ya siapalagi kalo bukan Drone Medium Altitude Long Endurance Black Eagle....
-
Dogfight adalah bentuk pertempuran antara pesawat tempur, khususnya manuver pertempuran pada jarak pendek secara visual. Dogfighting perta...
-
Submarine type 214 Angkatan Laut Portugal Kisah ini sengaja saya tulis berdasarkan catatan-catatan tertulis yang saya punya dan juga cer...
-
Sistem pertahanan Indonesia diciptakan agar menjamin tegaknya NKRI, dengan konsep Strategi Pertahanan Berlapis. SISTEM Pertahanan Indonesi...
-
Konflik SARA di Ambon pernah sangat mengerikan. Situasi semakin buruk saat gudang senjata Brimob dijarah. Sejumlah anggota TNI maupun Polri ...
-
Mayor Agus Harimurti Yudhoyono Brigif Linud 17 Kostrad mendapatkan penghormatan, menjadi pasukan AD pertama yang menggunakan Ba...
-
Kementerian Pertahanan saat ini menunggu kedatangan perangkat alat sadap yang dibeli dari pabrikan peralatan mata-mata kondang asal Inggris,...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar