Indonesia diminta untuk menempatkan perwakilan tenaga ahli di bidang cyberspace di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam keanggotaan Group of Governmental Expert (GGE) on Information Security.
Deputi VII Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur) Agus R. Barnas di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa tahun ini Indonesia diminta untuk dapat mengajukan wakil pada tingkat ahli (expert) dalam keanggotaan GGE mengenai keamanan informasi.
"Usulan ini terutama disampaikan oleh Pemerintah Rusia melalui Nota Diplomatik Perutusan Tetap Federasi Rusia untuk PBB di New York," katanya.
Agus menyebutkan sejumlah hal pokok yang disampaikan dalam nota diplomatik tersebut, di antaranya bahwa Sekretariat PBB tengah melakukan finalisasi terkait persiapan permulaan kerja dari GGE keamanan informasi yang baru.
Pendirian GGE tersebut sebelumnya telah diatur dalam Operative Paragraph dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/70/237.
"GGE akan terdiri atas para ahli yang mewakili 25 negara yang akan dipilih oleh Sekjen PBB berdasarkan proporsi alokasi geografis yang merata atau equitable geographical distribution," katanya.
Agus menambahkan bahwa pemerintah Rusia telah menilai partisipasi Indonesia sangat berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja GGE.
Untuk itulah Pemerintah Rusia menginisiasi untuk menjadi pihak paling awal yang mengusulkan agar Indonesia dapat mempertimbangkan untuk meminta United Nations Office of Disarmament Affairs (UNODA), khususnya kepada Acting High Representative for Disarmament Affairs yakni Mr. Kim Won-soo.
Indonesia sendiri tercatat memiliki wakil dalam GGE serupa terakhir kali pada tahun 2011.
Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri cq Direktorat Jenderal Multilateral telah bersurat kepada Deputi VII Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan khususnya kepada Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DKKICN) perihal usulan pengajuan wakil Indonesia dalam keanggotaan GGE tersebut.
Agus yang juga Ketua DKKICN itu berharap Indonesia segera dapat menempatkan wakilnya pada GGE. (Antara)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Senin, 25 Januari 2016
PBB Minta Indonesia Tempatkan Perwakilan Tenaga Ahli Bidang Cyber Securuty
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
Masih ingat dengan drone combatan yang tengah dirancang Indonesia? Ya siapalagi kalo bukan Drone Medium Altitude Long Endurance Black Eagle....
-
Kapal berteknologi tercanggih TNI AL saat ini, KRI Klewang-625, terbakar di dermaga Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga berita i...
-
Kejujuran 11 prajurit Kopassus mengakui kesalahan, menembak empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan Sleman, Yogyakarta, mendat...
-
Kementerian Pertahanan saat ini menunggu kedatangan perangkat alat sadap yang dibeli dari pabrikan peralatan mata-mata kondang asal Inggris,...
-
Sistem pertahanan Indonesia diciptakan agar menjamin tegaknya NKRI, dengan konsep Strategi Pertahanan Berlapis. SISTEM Pertahanan Indonesi...
-
Perusahaan tekstil dan garmen, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah sudah tersohor di seluruh dunia karena kualitas kain d...
-
Aksi baku tembak kembali terjadi di perbatasan Jayapura, Papua dengan Papua Nugini antara aparat TNI dengan kelompok sipil bersenjata. Apar...
-
PT Pindad (Persero) telah mampu memproduksi produk militer kelas dunia. Mengadopsi teknologi dan ilmu dari Eropa dan NATO (North Atlantic T...
-
Bahwa partisipasi prajurit Kopassus dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB merupakan kesempatan yang sangat berharga dan sekaligus tantangan...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar