Indonesia merupakan satu dari dua negara di dunia, selain Lituania, yang memiliki portal informasi geospasial. Melalui portal ini siapa pun di dunia dapat mengaksesnya secara gratis lewat internet untuk berbagai tujuan, antara lain mengolahnya menjadi suatu peta tematik.
Portal yang beralamat di http://tanahair.indonesia.go.id ini juga menjadi sarana untuk berbagi data spasial. Selain manfaat yang bersifat positif, layanan online ini pun dikhawatirkan menjadi pintu untuk mengungkap lokasi pertahanan militer yang dirahasiakan pemerintah Indonesia selama ini.
Rahasia negara itu, dalam bentuk data spasial, juga dapat terkuak karena pembuatan dan pengelolaan portal tersebut diserahkan kepada pihak asing, yaitu perusahaan Amerika Serikat, Environmental Systems Research Institute (ESRI).
Demikian terungkap dalam acara talkshow "Ina-Geoportal: Satu Peta, Satu Solusi" yang diadakan Badan Informasi Geospasial (BIG/dulu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaaan Nasional) di Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung, Sabtu (11/8/2012).
Acara yang merupakan bagian dari peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-17 itu menampilkan pembicara Sekretaris Menristek Dr Mulyanto, Kepala BIG Dr Asep Karsidi, dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Prof Dr Deny Juanda Puradimaja.
Menanggapi hal itu, Asep Karsidi mengatakan, untuk membangun portal yang andal, termasuk pengamanannya, BIG harus menggandeng mitra yang berpengalaman di bidang sistem informasi geografis (GIS). ESRI dipilih karena perusahaan perangkat lunak GIS ini tergolong kelas dunia.
Perusahaan yang mulai beroperasi tahun 1969 di California, Amerika Serikat, ini antara lain membuat ArcGIS Desktop. Sistem GIS ini digunakan oleh 80 persen pengguna GIS di dunia.
Selain itu, ESRI telah membangun GIS berbasis web sehingga hanya perlu penyesuaian untuk diaplikasikan pada Ina Geoportal. Aplikasi GIS ini berfungsi sebagai "mesin" bagi Ina Geoportal.
Adapun konten dan bagian lain portal ini dikembangkan oleh BIG dan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, serta BPN. "Bila BIG mengembangkan sendiri dengan kapasitas di dalam negeri, akan memakan waktu lama, bahkan mungkin tidak akan terwujud," papar Asep.
Tetap terjaga
Kerahasiaan data yang terkandung di dalamnya tetap terjaga karena ada klasifikasi dan kata kunci (password) tersendiri untuk data yang bersifat rahasia. Meskipun begitu, akhir tahun ini BIG akan menjalin kerja sama dengan National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) untuk proteksi data yang bersifat strategis.
Badan milik pemerintah federal Amerika Serikat ini misi utamanya mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi geospasial intelijen (GEOINT) dalam mendukung keamanan nasional negara ini.
NGA sebelumnya dikenal sebagai National Imagery and Mapping Agency (NIMA) yang menjadi bagian dari Departemen Pertahanan AS. Selain itu NGA adalah komponen kunci dari Komunitas Intelijen AS.
Lebih lanjut Asep mengungkapkan, dengan adanya UU Nomor 4 Tahun 2011, Indonesia sesungguhnya telah terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan data geospasial yang merugikan bangsa.
Ina Geoportal berbasis sistem tertutup, tetapi memungkinkan terhubung ke sistem operasi terbuka melalui intersepsi. Hal ini memungkinkan pengembangan aplikasi lebih lanjut oleh komunitas di Indonesia.
Pembangunan Indonesia Geospasial portal atau disebut Ina Geoportal dapat segera terbangun karena melibatkan instansi terkait. Inilah yang membuat Indonesia unggul dibandingkan dengan negara lain yang hanya ditangani satu lembaga.
Menurut Dodi Sukmayadi, Kepala Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial BIG, dengan menggunakan satu data dasar geospasial, memungkinkan pengembangan layanan informasi geospasial berbasis komputasi awan (cloud computing). Aplikasi yang dapat dijalankan adalah penyusunan tata ruang nasional, provinsi hingga kabupaten, dan layanan pencarian posisi dengan global positioning system (GPS).
Sumber : Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar