"Yang pasti Rp3,7 triliun yang kita minta untuk 2016," kata Sutiyoso seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI.
Dia mengatakan bahwa anggaran itu diperlukan untuk operasional BIN dan penambahan personel BIN di daerah. Dia meyakini Komisi I akan memahami beratnya tugas, fungsi, serta tanggung jawab BIN yang harus melakukan kerja intelijen untuk di dalam dan di luar negeri.
"Kalau di Amerika Serikat ada dua (intelijen) untuk di dalam dan di luar negeri yaitu CIA dan FBI. Kalau di sini dirangkap oleh BIN tugas dan lingkupnya, makanya tidak masuk akal kalau pembiayaannya hanya sekian (kurang)," terang dia.
Sutiyoso juga mengatakan anggaran itu diperlukan BIN untuk memaksimalkan peran badan siber yang saat ini tengah diwacanakan pemerintah.
"Kita sudah bisa melakukan defense (pertahanan), sudah bisa memonitor, tinggal attack (menyerang). Untuk badan siber ini tidak perlu boros bentuk badan baru, gunakan detasemen direktorat yang sudah ada," kata dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tandjung mengatakan, Sutiyoso memang mengajukan anggaran BIN sebesar Rp3,7 triliun dalam rapat dengar pendapat tersebut.
Dia membeberkan, bahwa BIN merasa berat dengan rencana pemotongan anggaran senilai Rp424 miliar, karena akan merekrut 1.000 personel baru untuk BIN daerah.
"Mereka (BIN) awalnya mengajukan anggaran Rp2,7 triliun kemudian diperbesar lagi Rp3,7 triliun karena akan ada pendidikan baru untuk personel pusat, untuk intel polisi, intel kejaksaan. Di daerah juga akan diketuai Kepala BIN daerah, dan ke depan tugas BIN berat karena sebagai koordinator intelijen," ujar Asril.
Selain itu, kata dia, BIN menghendaki ada penambahan anggota BIN di luar negeri. Sebab saat ini anggota BIN baru tersebar dj 20 negara, mayoritas di Timur Tengah.
"Mereka berencana menambah lagi di 12 negara," ujar dia.
Asril menyatakan pihaknya mendukung peningkatan anggaran BIN, lantaran kerja BIN lebih berat dari intelijen di Amerika Serikat.
Komisi I DPR RI meminta BIN membuat uraian kebutuhan, untuk kemudian dapat ditelaah dan diberikan persetujuan oleh DPR. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar