Pernyataan itu disampaikan menyusul terjadinya penembakan empat warga sipil dan delapan aparat TNI hingga tewas di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, Kamis (21/2) kemarin. "Imbauan saya kepada untuk TNI/Polri peningkatan kasih sayang, penuh damai, yang sudah dicanangkan tetap dikedepankan," kata dia di Jayapura, Papua, Minggu (24/2).
Pemimpin gereja GKI itu juga mengatakan para pelaku kejahatan dan tindak kriminal tersebut harus diproses hukum sesuai dengan perbuatannya. "Kemudian tindakan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu (penembakan) harus ditegakkan. Hukum harus ditegakkan," kata dia.
Pendeta Alberth Yoku juga mengimbau kepada pemerintah provinsi dan daerah yang ada di wilayah itu agar memperhatikan peningkatan sumber kesejahteraan dan sumber budi pekerti, pengetahuan bagi warga setempat. "Mari kita lakukan pembangunan yang mengarah pada peningkatan sumber kesejahteraan dan sumber budi pekerti dan pengetahuan yang baik bagi semua manusia," kata dia.
Anggota Komisi I DPR RI, Teguh Juwarno, mengatakan masalah konfl ik di Papua harus disikapi serius, dan penyelesaiannya harus bersifat menyeluruh. Bukan semata-mata pendekatan kesejahteraan dengan pemberian status otonomi khusus, tetapi juga disertai dialog dan penegakan hukum sehingga masalah ini tidak diinternasionalisasikan.
"Indonesia memunyai pengalaman penyelesaian konfl ik, seperti Aceh, Poso, dan Ambon. Jadi masalah di Papua tak semata masalah tentang kesejahteraan, tapi juga masalah adanya ideologi yang ingin memisahkan diri dengan NKRI," kata Teguh Juwarno dalam diskusi "Mencari Solusi Komprehensif Konfl ik Papua" di Jakarta, Minggu (24/2).
Yang tak kalah penting, kata dia, adalah mengevaluasi pelaksanaan otsus di Papua. Sudah 10 tahun berlangsung, tapi program afi rmasi itu tetap melahirkan konfl ik. Bahkan ada sinyalemen dana otsus dinikmati segelintir elite. Karena itu, perlu ada audit lengkap tentang penggunaan dana otsus yang jumlahnya hampir 30 triliun rupiah.
Investigasi Mendalam
Terkait gugurnya delapan prajurit TNI dan empat warga sipil dalam peristiwa penembakan kemarin di Papua, Teguh meminta dilakukannya investigasi mendalam. Intelkam dan Badan Intelijen Negara (BIN) mesti proaktif. Investigasi sangat penting agar masalah Papua tak melebar ke spekulasi-spekulasi liar.
Pekan depan, Komisi I DPR RI akan memanggil semua lembaga yang terkait erat dengan Papua untuk mendapatkan laporan yang komprehensif. Ketua DPP PAN Bidang Luar Negeri, Bara Hasibuan, mengatakan peristiwa penembakan anggota TNI dan warga sipil di Tingginambut dan Sinak tak bisa ditoleransi.
Pemerintah harus cepat dan tegas dalam menindak pelakunya. Peristiwa itu harus menjadi pertimbangan serius pemerintah untuk melakukan evaluasi secara mendalam terkait kebijakan atas Papua.
Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan pemerintah mesti tegas, termasuk pada orang asing yang masuk Papua, tapi tanpa izin dari kedutaannya, lalu melakukan kegiatan mencurigakan di tanah Cendrawasih tersebut. Ia meminta aparat menangkap mereka saja bila memang masuk tanpa prosedur.
Terkait penembakan yang telah menewaskan 12 korban dari anggota TNI dan warga sipil, Polri telah membentuk tim investigasi. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Suhardi Alius, tim investigasi sudah dibentuk sejak awal kasus ini terjadi.
"Kapolda Papua sejak kejadian sudah membentuk tim tersebut," kata Suhardi, Minggu. Tim investigasi itu dipimpin oleh Direktur Kriminal Umum, sedangkan tim penindakan dibentuk untuk mengejar para pelaku penyerangan tersebut. Tim penindakan terdiri dari personel Polri dan TNI. (KJ)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar