Di mata Muzani, berulangnya konflik horizontal menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan dan penegak hukum. Seharusnya potensi konflik bisa diantisipasi agar tak terjadi.
"Ini berulang-ulang, dari Tolikara ke Aceh, saya kira koordinasi harus betul-betul serius, BIN, kepolisian, TNI harus koordinasi secara sungguh-sungguh tentang potensi-potensi itu supaya kejadian sejenis tidak terulang," kata Muzani di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).
Anggota Komisi I ini menyayangkan konflik horizontal semacam itu tak diantisipasi sehingga merembet ke wilayah lain. Padahal jika kejadian serupa terulang, justru akan menghabiskan banyak energi.
"Jangan menyelesaikan di sini tumbuh masalah di sebelah, energi habis menghadapi problem serupa yang terulang," tuturnya.
Jika sistem koordinasi tak diperbaiki, Muzani khawatir pemerintah dianggap gagal menangani konflik di tanah air. Dia berharap ada koordinasi yang kuat antara pemerintah dengan aparat keamanan, sehingga kegagalan mengantisipasi bisa dikurangi.
"Ada kerja yang salah sementara ini menurut saya yakni koordinasi, ada kerja yang salah, kalau nanti itu berlanjut berarti ada kegagalan, tapi saya belum menganggap itu kegagalan, sementara ini koordinasi enggak cakep," tutupnya. (Merdeka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar