Ada Kekhawatiran di Balik Penerapan Program Bela Negara

Program bela negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan dikhawatirkan sebagai upaya untuk mencegah kritik masyarakat terhadap pemerintah. Program ini dinilai memiliki konsep yang luas, tak hanya berkaitan dengan militerisme.

Pengamat militer dari Institute for Defense and Peace Studies (IDPS) Mufti Makarim menilai,  program bela negara dengan pelatihan ala militerisme lebih bertujuan untuk mendoktrin warga negara agar siap bertempur menghadapi berbagai ancaman negara. Ia khawatir, pelatihan tersebut justru mengubah cara pandang warga negara.

"Bela negara memiliki konsep sangat luas. Kritisi korupsi, kritik terhadap penyalahgunaan wewenang juga disebut bela negara. Jangan-jangan orang yang kritik pemerintah nantinya malah dianggap melawan negara," ujar Mufti, saat dihubungi, Kamis (15/10/2015).

Menurut Mufti, bela negara seharusnya lebih ditekankan untuk meningkatkan kedisiplinan, etos dan pembentukan karakter. Adapun, salah satu cara terbaik melakukan program tersebut, yaitu melalui jalur pendidikan.

Mufti mengatakan, rencana pemerintah mewujudkan program bela negara dengan merekrut 100 juta kader masih membutuhkan banyak pembenahan. Target 100 juta kader dengan pelatihan bergaya militerisme tanpa tujuan yang jelas bisa jadi hanya sebuah program seremonial yang diusulkan kementerian.

Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah di Indonesia mulai tahun ini. Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, keberadaan kader bela negara sangat penting dan mendesak mengingat adanya kecenderungan lunturnya wawasan kebangsaan belakangan ini.

Ia juga menyampaikan bahwa sistem bela negara yang kuat akan menjadikan suatu negara lebih kuat.

"Kita akan mulai didik kader bela negara tahun ini. Sasarannya dari semua kalangan, termasuk pelajar," kata dia.

Ryamizard juga mengatakan pembentukan kader bela negara akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, akan dimulai di 47 kabupaten/kota yang berada di 11 Kodam.  (Kompas)