Program bela negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan dikhawatirkan sebagai upaya untuk mencegah kritik masyarakat terhadap pemerintah. Program ini dinilai memiliki konsep yang luas, tak hanya berkaitan dengan militerisme.
Pengamat militer dari Institute for Defense and Peace Studies (IDPS) Mufti Makarim menilai, program bela negara dengan pelatihan ala militerisme lebih bertujuan untuk mendoktrin warga negara agar siap bertempur menghadapi berbagai ancaman negara. Ia khawatir, pelatihan tersebut justru mengubah cara pandang warga negara.
"Bela negara memiliki konsep sangat luas. Kritisi korupsi, kritik terhadap penyalahgunaan wewenang juga disebut bela negara. Jangan-jangan orang yang kritik pemerintah nantinya malah dianggap melawan negara," ujar Mufti, saat dihubungi, Kamis (15/10/2015).
Menurut Mufti, bela negara seharusnya lebih ditekankan untuk meningkatkan kedisiplinan, etos dan pembentukan karakter. Adapun, salah satu cara terbaik melakukan program tersebut, yaitu melalui jalur pendidikan.
Mufti mengatakan, rencana pemerintah mewujudkan program bela negara dengan merekrut 100 juta kader masih membutuhkan banyak pembenahan. Target 100 juta kader dengan pelatihan bergaya militerisme tanpa tujuan yang jelas bisa jadi hanya sebuah program seremonial yang diusulkan kementerian.
Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah di Indonesia mulai tahun ini. Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, keberadaan kader bela negara sangat penting dan mendesak mengingat adanya kecenderungan lunturnya wawasan kebangsaan belakangan ini.
Ia juga menyampaikan bahwa sistem bela negara yang kuat akan menjadikan suatu negara lebih kuat.
"Kita akan mulai didik kader bela negara tahun ini. Sasarannya dari semua kalangan, termasuk pelajar," kata dia.
Ryamizard juga mengatakan pembentukan kader bela negara akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, akan dimulai di 47 kabupaten/kota yang berada di 11 Kodam. (Kompas)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Jumat, 16 Oktober 2015
Ada Kekhawatiran di Balik Penerapan Program Bela Negara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Pelaku penyerangan di Lapas Cebongan akhirnya terungkap. Mereka adalah 11 anggota Grup 2 Kopassus Kartosuro, Solo, Jawa Tengah. Pernyataan ...
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
Untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF), Indonesia telah memilih pesawat Sukhoi Su-35, sekaligus menggantikan peran F-5 Tiger yang suda...
-
Pengakuan soal ketangguhan Tentara Nasional Indonesia di hadapan militer dunia lainnya seakan tak habis-habis. Setelah kisah Kopaska AL ata...
-
Pembebasan Irian Barat dari Penjajah NUKILAN peristiwa bersejarah dari sebuah catatan seorang prajurit Siliwangi dalam Operasi Trikor...
-
Kasus penembakan empat tahanan Polda DIY di Lapas Cebongan, Sleman, DIY, yang dilakukan 11 personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus), memb...
-
Submarine type 214 Angkatan Laut Portugal Kisah ini sengaja saya tulis berdasarkan catatan-catatan tertulis yang saya punya dan juga cer...
-
WNI kembali diculik oleh kelompok yang diyakini sebagai militan Abu Sayyaf. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian antara RI, Malaysia, dan...
-
Masih ingat dengan drone combatan yang tengah dirancang Indonesia? Ya siapalagi kalo bukan Drone Medium Altitude Long Endurance Black Eagle....
-
TNI AL memberangkatkan satuan tugas gabungan ke Latihan Bersama Multilateral RIMPAC 2014, di Pearl Harbour, Honolulu, Hawaii, memakai KRI Ba...
tahap pertama pemanggilan sudah dari kartu penduduk (kpt) bila sudah di terapkan ini bisa semakin merata untuk menjadi Bela negara NKRI dan tidak mengenal jabatan atau karyawan di pegawai swasta, perusahaan perusahaan swasta yg diberi izin,, wajibkan dari kementrian pertahanan
BalasHapus