Indonesia Butuh Minimal 9 Kapal Selam

Negara kepulauan seperti Indonesia selayaknya mempunyai minimal sembilan kapal selam untuk menjaga kedaulatan wilayah perairannya. Erzi Agson Gani, Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun, mengatakan terdapat sembilan selat sebagai pintu keluar masuk dari dan ke perairan Indonesia sehingga seharusnya ada sembilan kapal selam yang mengawal selat-selat tersebut.

KRI Nanggala 402

Pada saat ini, alat utama sistem persenjataan (alutsista) jenis kapal selam milik Indonesia hanya satu unit yang siap beroperasi. "Sembilan corong atau selat itu hanya dijaga satu unit kapal selam yang operasional. Itu sangat tidak ideal," kata Erzi di sela-sela Forum Komunikasi Litbang Pertahanan ke-24 di kantor pusat PT PAL Indonesia (Persero), Kamis, 13 Juni 2013.

Menurut Erzi, jenis kapal selam yang sesuai perairan dan misi pertahanan Indonesia minimal jenis Midget 22 Meter. Jenis ini yang sedang dikembangkan oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI-AL bersama BPPT di Laboratorium Hidrodinamik. Selain Migdet 22 Meter, BPPT juga menguji coba jenis Midget 15 Meter yang ukurannya lebih kecil, tetapi tidak mengurangi efek destruksinya.

Untuk memilih jenis kapal selam yang tepat, Erzi menyarankan sebaiknya jenis kapal selam harus dikombinasikan sesuai doktrin perang pemerintah Indonesia. Jika untuk kebutuhan patroli dan menjaga alur lalu lintas di perairan laut, cukup jenis midget. Namun, jenis kapal selam lain seperti kilo dan kapal tanpa awak juga patut diperhitungkan. "Jenis midget itu sudah memberikan daya getar dan efek destruktif yang tinggi," ujarnya.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (persero), M. Firmansyah Arifin, mengatakan pengembangan industri kapal selam yang padat teknologi butuh dukungan dari berbagai pihak. PT PAL ttelah menjalin sinergi dengan litbang di berbagai instansi pemerintah, seperti BPPT, akademisi, Kemenhan, dan TNI. Kapal patroli dan frigate produksi PT PAL adalah hasil kolaborasi dengan litbang antar-institusi dan disokong transfer teknologi.

Firmansyah mengatakan Indonesia sudah memiliki kemampuan industri, teknologi, kebutuhan dan pengguna yang dapat mendorong percepatan alih teknologi maritim untuk pemenuhan kebutuhan alutsista secara mandiri.

Kepala Badan Diklat Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Suwarno, berharap penguasaan teknologi alutsista semakin meningkat sehingga mampu mereduksi tingkat ketergantungan alutsista buatan negara asing. Untuk mencapai hal itu, harus dibangun sinergi antara tenaga ahli dari BPPT, Pindad, Krakatau Steel, PT LAN, TNI dan akademisi. "Khusus teknologi perkapalan perlu didukung oleh teknologi yang harus dikuasai sendiri untuk mengembalikan kekuatan pertahanan," kata Suwarno. (Tempo)