Manuver Kompolnas bisa picu keretakan di tubuh Polri

 Indonesian Police Watch (IPW) menyayangkan manuver politik yang dilakukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pasalnya, dalam dua bulan terakhir sedikitnya ada tiga manuver politik yang dilakukan Kompolnas dan bisa membuat internal Polri terpecah-belah.

Pertama, Kompolnas merekrut sejumlah pejabat tinggi (pati) menjadi bakal calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Padahal belum ada surat permintaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama ke internal Polri agar mempersiapkan proses pergantian Kapolri.

"Kedua, mewawancarai para bakal calon Kapolri dan meminta mereka melaporkan kekayaannya ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam hal ini para pati cenderung dijadikan kelinci percobaan," kata Ketua IPW Neta S Pane, lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (9/9/2013).

Selain itu, Kompolnas mengumumkan ada tiga pati bakal calon Kapolri punya rekening gendut, padahal sejauh ini belum ada proses hukum terhadap kasus rekening gendut di Polri. Bahkan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri (BHD) waktu itu sudah mengatakan, kasus rekening gendut Polri sudah selesai.

"KPK pun tidak pernah mau menyidik kasus tersebut. Dari ketiga manuver politik ini, IPW menilai Kompolnas sudah melakukan pembunuhan karakter, baik terhadap Kapolri Timur Pradopo maupun terhadap para bakal calon Kapolri, terutama yang disebut-sebut terlibat rekening gendut," pungkasnya. (Sindo)