Klaim Natuna Oleh Tiongkok, TNI Siap Gelar Pasukan

Satu lagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diklaim asing. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengklaim wilayah perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ke dalam peta wilayah RRT.

Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara Tiongkok dan Filipina.

Masekal Pertama TNI Fahru Zaini menegaskan, akibat klaim terhadap perairan Natuna oleh Tiongkok, TNI siap gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah tersebut.

"Yang dilakukan oleh Tiongkok ini menyangkut zona wilayah NKRI. Untuk itu, kami datang ke Natuna ingin melihat secara nyata strategi komponen utama pertahanan NKRI, yaitu TNI, terutama dalam kemampuan, kekuatan dan gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah ini," tegas Fahru.

Dijelaskannya, Tiongkok telah menggambar peta sebagian perairan Natuna di wilayah Laut Tiongkok Selatan masuk ke peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan dalam paspor terbaru milik warga Tiongkok juga sudah dicantumkan.

"Sengketa ini akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna," ungkapnya.

Menurutnya, bukan hanya wilayah Indonesia saja yang dipetakan oleh Tiongkok, tetapi juga negara lain yang berbatasan dengan perairan Laut Tiongkok Selatan seperti, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, serta Thaiwan.

"Namun Tiongkok tidak mau berterus terang terhadap koordinat mana yang masuk wilayah mereka," ujarnya.

Dalam rangka terjaganya keutuhan NKRI, tegas dia, kebhinekaan kebangsaan di wilayah terdepan seperti Kabupaten Natuna perlu diperkokoh.

"Wilayah yang berada di perbatasan, seperti Kabupaten Natuna, persatuan dan kesatuan antarwarga maupun etnis, perlu diperkokoh. Persatuan antarwarga perlu dijunjung tinggi, ini dimaksudkan supaya tak mudah disusupi atau diadu domba oleh negara lain," ujarnya.

Ia mengatakan letak Indonesia sangat strategis, baik lautnya maupun udaranya. Setiap hari selalu ramai dilewati oleh kapal maupun pesawat negara lain.

"Dari letak yang bagus ini, bisa menjadi keuntungan, bahkan juga kerugian, itu tergantung kita dalam mengimpletasikannya dalam bernegara, NKRI adalah harga mati," tuturnya. (Inilah)