Sejauh ini pemerintah menargetkan, penggunaan BBM untuk pembangkit listrik harus di bawah 2 persen, batubara 60 persen, dan gas 25 persen, pada tahun 2019 mendatang. Pantauan Jurnal Maritim, dalam jangka panjang, pemerintah membatasi penggunaan batubara hanya 60 persen. Hal itu dilakukan agar emisi (CO2) tetap terkendali, sedangkan penggunaan gas dibatasi 17 sebesar persen. Karena itu, harga gas relatif mahal, dan sisanya menggunakan energi baru terbarukan (EBT).
Untuk kesiapan pembangunan PLTN, hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI), Raswari, bahwa penelitian Batan sudah meneliti dan mengembangkan nuklir untuk kebutuhan berbagai sektor industri. “Kalau teknologi nuklir mungkin insinyur kita baru 50 persen,” ungkap Raswari kepada Jurnal Maritim, Senin (6/4), di Jakarta.
Ia menambahkan, perlu ditingkatkan dan setelah itu diperlukan training dan pelatihan bagi insinyur lulusan baru dari berbagai Kampus ternama di Indonesia. Dikatakan Raswari, untuk LNG Plant saja, dibutuhkan sekitar 7000 sampai 8000 orang di lapangan. “(Tenaga kerja) untuk Geothermal 2 X 55 MW dibutuhkan kurang lebih 2000 tenaga konstruksinya.”
Untuk membanguin PLTN 2000 MW, menurut dia diperkirakan membutuhkan tenaga kerja sekitar 2000 sd 3000 orang guna pengerjaan konstruksinya. “Sedangkan untuk (sektor yang bersinggungan langsung) dengan energi (nuklir), untuk 2000 MW sekitar 10 kalinya” tuturnya.
Sumber : JMOL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar