“Karena itu, kami akan fokus pada reformasi kultur prajurit TNI AD,” kata Jenderal TNI Moeldoko pada acara “Silaturahmi KSAD dengan Para Tokoh Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa” di Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/7).
Moeldoko mengakui, reformasi kultur di tubuh TNI belum tercapai dengan sempurna. Karena itu, nilai-nilai di tubuh TNI AD, misalnya sapta marga, sumpah prajurit, delapan wajib TNI, dan lain sebagainya terus ditingkatkan untuk menjadikan prajurit TNI AD memiliki jiwa ksatria.
Pada kesempatan itu, Jenderal Moeldoko menjamin bahwa TNI akan bersikap netral dalam menghadapi Pemilu 2014 mendatang. “Tidak ada prajurit yang terjun ke dunia politik praktis,” tegas Moeldoko.
Menurutnya, tentara bersedia untuk hadir langsung di tengah masyarakat tanpa menempati jabatan atau posisi tertentu secara politis. “Secara eksternal, kami mempersiapkan diri jika dibutuhkan pada situasi tertentu,” katanya.
Dia mengatakan, TNI akan mengedepankan budaya baru yaitu komunikasi yang intensif dengan masyarakat. “Kami lagi saling memberikan informasi, bukan mengendalikan informasi,” katanya.
Mantan Ketua MPR, Amien Rais, menyampaikan apresiasi atas inisiatif TNI AD untuk membuka diri dalam komunikasi publik. “Ini sebuah kemajuan yang sangat bagus dimana TNI mau menerima bahkan mengundang masyarakat,” kata Amien Rais.
Amien Rais menilai, inisiatif Jenderal TNI Moeldoko membuka diri dengan masyarakat tepat waktu. “Pada tahun politik seperti ini, masyarakat cenderung pada perpecahan,” kata Amien di sela-sela acara silaturahmi dengan KSAD dengan para tokoh tersebut.
Menurut Amien Rais, tema persatuan bangsa tidak boleh disepelekan. Peran TNI sangat penting sebagai tulang punggung pertahanan bangsa.
Dalam acara tersebut, hadir para tokoh masyarakat dari berbagai latar beelakang antara lain, Ketua MUI Ma'ruf Amin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, tokoh Betawi, Ridwan Saidi, perwakilan pemuda sekaligus mantan Menpora, Adhyaksa Dault. (Jurnas)
Saya setuju dengan Pak. Moeldoko, tapi Perampingan postur TNI AD bisa dilakukan asal ada niat dan ini tidak akan bisa dilaksanakan tanpa mereformasi Komando Pertahanan Teritorial yang mengadop struktur Pemerintahan Sipil( seperti KOREM, KODIM, KORAMIL serta BABINSA); TNI AD harus legowo, bahwa komando pertahanan administratif tsb menghabiskan biaya Triliun an hanya untuk EGO TNI AD. Idealnya struktur dibawah KODAM adalah Komando Tugas Operasi TNI AD ( untuk OMP maupun OMSP), dan TNI AD tidak bermain di tingka Kab/Kota apalagi Kecamatan dan Desa, melainkan di level Gabungan Kabupaten/Kota misal nya dibawah KODAM V Brawijaya dibentuk 11 KOGASOPS AD, Kogasops 5 membawahi Malang Raya( Kab. Malang. Kota Malang dan Kotif Batu), Coba TNIAD hitung penghematannya dengan membubarkan KOmando Pertahanan Teritorial Administratif di seluruh Indonesia dibanding dengan pembentukan 77 Kogasops AD di seluruh Indonesia????Nahh selisih anggarannya dapat dialokasikan buat kesejahteraan prajurit TNI AD dan tentunya pengembangan profesinalnya.
BalasHapus