Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan permasalahan klaim sejumlah negara di kawasan Laut China Selatan harus terkelola dengan baik sehingga tidak terjadi eskalasi situasi yang mengarah pada perkembangan yang negatif.
"Negara-negara di kawasan itu harus menolong mereka yang saling mengklaim (wilayah-red) agar bisa mengatur perbedaan pendapat diantara mereka dan bisa memelihara suhu kawasan agar tetap rendah," kata Presiden dalam sebuah acara peluncuran jurnal di Jakarta, Selasa.
Kepala Negara menambahkan dalam koridor itulah maka dilakukan kerangka kerja diantara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk menghasilkan tata cara dan kode etika di Laut China Selatan antar negara-negara tersebut.
"Itu akan mendorong kepastian dan membantu stabilitas regional yang memang sangat membutuhkan hal tersebut," kata Presiden.
Sebelumnya dalam keterangan pers, Senin (16/7), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kecewa pertemuan tingkat menteri luar negeri negara-negara ASEAN tidak menghasilkan komunike atau pernyataan bersama tentang Laut China Selatan (LCS).
"Terus terang sebagai salah satu pemimpin negara ASEAN saya kecewa dan prihatin," kata Yudhoyono dalam keterangan kepada wartawan di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin.
Pertemuan tingkat menteri itu digelar di Phnom Penh, Kamboja. Hingga Jumat (13/7), para menteri gagal mengeluarkan pernyataan bersama terkait sengketa Laut China Selatan.
Laut China Selatan menjadi wilayah sengketa antara China dan beberapa negara ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Masing-masing negara itu mengklaim kedaulatan mereka atas Laut China Selatan.
Yudhoyono menegaskan, kegagalan menghasilkan pernyataan bersama itu adalah yang pertama kali dalam sejarah ASEAN.
Kegagalan tersebut bisa memperburuk citra asosiasi negara Asia Tenggara itu.
Menurut Yudhoyono, kejadian itu bisa membuat dunia internasional menganggap telah terjadi perpecahan di ASEAN.
"Mestinya, serumit apapun masalah harus selalu ada titik temu," katanya.
Presiden menegaskan, masalah Laut China Selatan pasti akan kembali mencuat ketika para pemimpin negara ASEAN dan negara-negara mitra ASEAN hadir dalam pertemuan puncak pada November 2012 di Kamboja.
Yudhoyono berharap, setiap negara bisa membahas permasalahan itu secara jernih dan damai. Setiap negara harus berorientasi pada pencapaian kesepakatan setiap kali membahas sengketa.
Menurut Yudhoyono, Indonesia akan terus aktif berperan untuk menciptakan perdamaian kawasan.
Hal itu juga yang dilakukan oleh Indonesia ketika menjadi Ketua ASEAN pada 2011. Saat itu, Indonesia bisa memimpin serangkaian diskusi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di Myanmar dan sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand.
Sumber : Antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar