Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menilai bentrok antara personel Polri dan TNI di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan meruntuhkan wibawa negara. Kedua pimpinan tertinggi harus duduk satu meja.
“Harus diselesaikan, tidak tepat aparat negara bentrok, ini menciderai institusi itu sendiri yang seharusnya melindungi rakyat,” kata Irman, Kamis (7/3) di Jakarta.
Menurutnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo harus membahas mekanisme yang mengatur hubungan dua kesatuan ini.
Ini penting mengingat bentrok antarpersonel TNI dan Polri bukan kali pertama terjadi. “Ini meruntuhkan wibawa negara,” ujarnya.
Siapapun yang bersalah harus ditindak tegas. Menurut Irman, kerusuhan diselesaikan dengan menyidang pelakunya melalui pengadilan militer.
Pasalnya, apa yang dilakukan tersebut bukan pelanggaran pada dogma atau aturan militer, namun lebih pada pelanggaran hukum, yakni menganiaya seseorang.
Jika memang perlu ada pengadilan militer, maka pengadilan harus terbuka dan independen dengan melibatkan pihak luar. “Harus ada revitalisasi (pengadilan militer),” ujarnya. (Jurnas)
TNI Harus Minta Maaf pada Masyarakat !
WAKIL Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin menyatakan amat menyesalkan tindakan brutal yang dilakukan anggota TNI terhadap Markas Polres di Ogan Komiring Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
Menurutnya, apapun latar belakang dan alasan pemicunya, tindakan penyerangan dan pembakaran tersebut sungguh merupakan pelanggaran hukum berat. “Ada tiga hal yang secepatnya harus dilakukan Panglima TNI yaitu minta maaf ke masyarakat luas atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI,” kata Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Kamis (7/3).
Selain itu, Lukman mendesak Panglima TNI segera memberikan sanksi tegas kepada anggota yang melanggar hukum selambat-lambatnya tiga hari. Lukman juga meminta Panglima TNI bersama Kapolri segera memerintahkan kepada segenap jajaran TNI dan Polri untuk mampu mengendalikan diri dan berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi kejadian seperti di Mapolres OKU, Sumsel. “Harus berjanji bahwa akan memberi sanksi seberat-beratnya bagi yang melanggar hukum,” katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan petinggi TNI dan Polri harus segera melaksanakan ketiga hal tersebut sebagai bukti keseriusan Panglima TNI dan Kapolri dalam mengatasi masalah ini. “Itu juga penting agar luka perasaan masyarakat luas bisa terobati dan mampu mengembalikan kepercayaan publik,” katanya. (Jurnas)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Jumat, 08 Maret 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
AH-64E Apache Untuk Indonesia merupakan tipe terbaru walau bukan tercanggih (AH-64D Longbow sebagaimana dimiliki Angkatan Darat Singapura) ...
-
(Disampaikan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Global Future Institute, bertema: Indonesia, Rusia dan G-20, Kamis 25 Apr...
-
Pengakuan soal ketangguhan Tentara Nasional Indonesia di hadapan militer dunia lainnya seakan tak habis-habis. Setelah kisah Kopaska AL ata...
-
Puncak Everest di Pegunungan Himalaya, dengan ketinggian 8.848 meter, merupakan impian bagi setiap pendaki gunung di dunia untuk bisa mencap...
-
Densus 88 menerima pelatihan, dukungan perbekalan dan operasional yang luas dari Kepolisian Federal Australia. Namun muncul bukti yang sema...
-
Situasi politik di Provinsi Aceh meningkat usai bendera GAM disahkan jadi bendera Aceh. Di Banda Aceh, sekitar seribu orang mengarak bende...
-
Ekspedisi Belanda tiba di Nusantara pada 1596. Kapal-kapal Belanda menyusul, hingga terbentuk The Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). ...
-
Pesaing utama rudal AIM-120 AMRAAM andalan Amerika Serikat, R-77 kerap dijuluki AMRAAMSKI. Pertanyaan paling mendasar, sehebat apakah rudal ...
-
Pembangunan pesawat tempur generasi baru berkemampuan siluman KFX/IFX merupakan projek prestisius dalam bidang militer antara Korea Selatan ...
-
PT Pindad (Persero) telah mengembangkan dan memproduksi panser roda 6 bernama Anoa 6X6. Panser yang laris manis ini telah dipakai oleh TNI u...
polisi selalu menjadi biang masalah melindungi anggotanya yang bersalah bukan hanya rakyat bila di permainkan marah TNI (aparat) pun marah mereka semua hanya manusia biasa.yang salah kenapa UU dibuat untuk dilanggar seharusnya Polri bisa sebagai pengayom dan pelindung masyarakat (maaf) tetapi kini sebagai pemeras, penjebak dan peneror masyarakat kecil dan hanya melindungi dan mengayomi orang berduit
BalasHapusTNI sejak jaman Reformasi sudah banyak berubah. Banyak anggota TNI kalo punya masalah hukum langsung dipecat dan dihukum langsung.Tapi POLRI malah sebaliknya, kesalahan membunuh TNI kasusnya jadi bias, saling melindungi anggota yang melanggar kesalahan sangat tinggi, jangankan membunuh rakyat, membunuh TNI aja hukumanya sangat ringan bahkan tidak dipecat, hanya kadang dimutasikan ke daerah laen.
BalasHapusPOLRI pun di mata masyarakat udah dianggap sebagai borok yang dipelihara negara untuk kepentingan anggota2nya sendiri.Sudah rahasia umum mengumpulkan rupiah dgn memanfaatkan seragamnya, hingga kasus hukum terkecilpun seringkali menyengsarakan Rakyat. Dan akumulasi kemarahan rakyat ga terbendung lagi, ketika Mapolres OKU akhirnya dibakar TNI, banyak Rakyat yang justru senang akan keadaan ini dan berterima kasih kepada TNI atas peristiwa ini.
POLRI harusnya meniru TNI dengan segera berbenah kedalam, bukan hanya mementingkan arogansi satuan saja, tetapi cobalah untuk sangat2 tegas menindak anggotanya yg bersalah secara lebih profesional dan tegas, sehingga publik bisa lebih mempercayai hukum di tangan Polisi.
Kini terserah POLRI untuk terus "ngeyel" dan arogan tanpa mau berbenah, dengan resiko Rakyat terus membenci, sehingga kalau ada kasus serupa Rakyat malah akan senang dendamnya terbalas. Atau berubah, menjadi Polisi yg profesional,dan mau benar2 menindak oknum yang salah sehingga Image Polisi yang mengayomi bisa terwujud.
Well,POLRI Life is a choice.