Guna mencegah terjadinya kasus serupa, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berencana menambah skuadron di Pekanbaru, Riau, dan Biak, Papua, untuk melengkapi kekuatan pengawasan wilayah teritorial Indonesia.
Hal ini seiring bertambahnya jumlah pesawat tempur F-16 dalam program Minimum Essential Force (MEF). Kepala Pusat Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Suyadi Bambang Supriyadi mengatakan rencana penambahan skuadron ini untuk memperkuat pengawasan di wilayah barat dan timur Indonesia dari ancaman luar.
Penambahan skuadron ini dinilai cukup penting mengingat luas wilayah Tanah Air dan banyaknya daerah perbatasan dengan negara lain. Sistem pengawasan wilayah teritorial Indonesia beda dengan negara lain karena merupakan negara kepulauan.
"Kalau negara lain mengawasi daerahnya sendiri. Kalau negara kita ya mengawasi kayak kawasan Asean,” ujar Suyadi kepada detikcom kemarin.
Suyadi menekankan, penambahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) bukan alasan mengikuti negara lain. Namun, lebih untuk tujuan kekuatan pertahanan nasional yang punya wilayah sangat luas.
Ia mengaku optimistis soal sasaran pemerintah terkait target program MEF selesai pada 2019 dari yang sebelumnya 2024. Namun, meski diharapkan bisa selesai 2019, bukan berarti ada pengurangan armada alutsista yang baru.
“Ini kan soal perbandingan dengan luas wilayah. Itu tidak boleh dikurangi. Kalau begitu, nanti negara lain akan main-main dengan kita. Kayak kasus Ambalat karena dia tahu dulu kita masih minim kekuatan alutsista pesawat tempur,” katanya menegaskan.
Pengamat militer dari Universitas Indonesia Andi Wijayanto menilai upaya modernisasi alutsista TNI sudah terbilang baik. Mengacu pada target pencapaian kekuatan pokok minimum MEF 2024, modernisasi yang sudah dilakukan pemerintah sudah di atas target. "Hal ini karena penambahan anggaran pengadaan alutsista Rp 149 triliun untuk 2010-2014," ujar Andi kepada detikcom kemarin. (Detik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar