Polemik seragam pegawai Kemenkum HAM dan PNS Kemenhub menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Diduga, seragam yang digunakan itu mirip dengan seragam TNI Angkatan Udara (AU).
Nota protes pun dilayangkan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Agus Supriatna. Ia meminta agar ada perubahan di kedua seragam tersebut agar tak menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.
Agus menilai penggunaan seragam memang menjadi kebanggaan di instansi masing-masing lembaga.
"Itu kita udah buat surat, udah sampaikan. Segala sesuatu bergantung pada pemerintah. Segala sesuatu ada seragam sendiri sendiri. Secara kehidupan mungkin ada bangga kali kan," kata Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna di Jakarta, Senin (5/1)
Apa motif PNS ikut-ikutan menggunakan seragam ala militer?
Pengamat sosial Musni Umar mengatakan, penggunaan seragam merupakan hak setiap instansi namun perlunya sosialisasi dalam penggunaan seragam merupakan hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan perdebatan.
"Yang gunakan pakaian mesti ada sosialisasi. Itu untuk kepentingan luas kan! Bagaimana respon mereka, bagaimana respon masyarakat," kata Musni ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (6/1).
Di balik kebebasan untuk menentukan corak seragam sebuah instansi, Musni memberikan semacam kritikan. Ia mengatakan, penggunaan seragam kadang menjadi trend yang justru menguras kocek penggunanya. Seragam yang dikeluarkan sebuah instansi bukanlah gratis namun menuntut penggunanya membeli.
"Seragam, karena bagaimana pun meski disediakan kantor tapi karyawan tetap bayar. Ini hal yang kadang di luar pikiran kita, apa maksudnya instansi mengeluarkan seragam jika tetap dibayar pegawainya. Seragam itu bukan murah," jelas dia.
Di balik itu, Musni mengharapkan masyarakat Indonesia tidak terlalu jauh memperdebatkan hal yang bisa dikomunikasikan oleh masing-masing instansi ini. Seragam, bagi Musni adalah ranah privat dan tak perlu dipolemikkan.
"Kepada masyarakat, tidak semua hal dipersoalkan. Lihat konten apa yang berhubungan dengan masyarakat luas. Ambil contoh keadilan. Kalau ketidakadilan orang bisa omong apa saja, kita kritisi ketidakadilan dari segi apa pun. Kalau hal remeh temeh harusnya kita hindari, kita bisa lupa masalah utama," tutup dia. (Merdeka)
Strategi Militer Indonesia - Menyuguhkan informasi terbaru seputar pertahanan dan keamanan Indonesia
Cari Artikel di Blog Ini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Populer
-
Di awal tahun, mari kita buka dengan kabar mengenai PKR10514. Seperti kita ketahui, poyek PKR ini merupakan salah satu proyek prestisius PT....
-
Seperti kata pepatah “tidak kenal maka tidak sayang”, setelah jilid 1 dan jilid 2 saya menceritakan beberapa kisah-kisah yang pernah terjadi...
-
NKRI sudah dikepung rapat oleh neokolim yang hampir sekarat ini: Darwin Australia, Cocos Island, Diego Garcia, Guam, Filipina sampai Singapu...
-
Vietnam baru saja kehilangan salah satu pahlawan perangnya, Jenderal Vo Nguyen Giap. Ratusan ribu orang mengantar kepergian Vo Nguyen Giap, ...
-
by:yayan@indocuisine / Kuala Lumpur, 13 May 2014 Mengintai Jendela Tetangga: LAGA RAFALE TNI AU vs RAFALE TUDM Sejatinya, hari ini adalah...
-
Sekolah Penerbang Lanud Adisucipto tengah menunggu 18 pesawat baru G-120 TP Grob dari Jerman. Kehadiran pesawat ini diharapkan dapat meningk...
-
Beberapa negara sudah memulai proyek penelitian untuk memungkinkan umat manusia menghuni planet tersebut. Selasa sore kemarin, India sudah m...
-
Indonesia Membutuhkan radar canggih, penempatan persenjataan jarak menengah dan jauh serta profesionlisme prjurit yang handal Anggota Kom...
-
Kisah ini sengaja saya tulis berdasarkan catatan-catatan tertulis yang saya punya dan juga cerita-cerita dari para “Silent Warrior” pinisepu...
-
Mungkin belum banyak yang tahu kalau ada sebuah perjanjian maha penting yang dibuat Presiden I RI Ir Soekarno dan Presiden ke 35 AS John F...


Tidak ada komentar:
Posting Komentar