RI–Papua Nugini Kerja Sama Ekstradisi

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini sepakat meningkatkan hubungan selama ini, yang diwujudkan dengan ditandatanganinya 11 kerja sama. Kerja sama tersebut, antara lain, di bidang penjagaan perbatasan, pendidikan diplomatik, perjanjian ekstradisi, hubungan udara, pengelolaan sumber daya mineral (minyak bumi), pendidikan, pariwisata, serta kepemudaan dan olah raga. 

"Pada pertemuan ini, kami telah membahas banyak hal, intinya untuk meningkatkan lagi kerja sama dan kemitraan kedua negara. Kami sepakat meningkatkan hunungan bilateral kami menjadi tingkat komperhensif atau comprehensive partnership," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai penandatanganan kerja sama RI–Papua Nugini, di Istana Merdeka, Senin (17/6).

Sebelum ditekennya kerja sama itu, digelar pertemuan Presiden Yudhoyono dengan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini, Peter Charles Paire O'Neil. Presiden Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono menerima kunjungan kenegaraan PM Papua Nugini, Peter Charles Paire O'Neil, dan Ibu Lynda May Babao di Istana Merdeka. Penyambutan PM Papua Nugini tersebut dilakukan secara kenegaraan.

Presiden Yudhoyono menyambut baik kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh PM Papua Nugini beserta delegasi. "Kunjungan ini tentu memiliki nilai yang amat penting karena akan lebih meningkatkan kerja sama dan kemitraan kita di masa yang akan datang," kata Kepala Negara.

Presiden menuturkan dengan comprehensive partnership yang dibangun, akan memiliki peluang kerja sama yang lebih luas . Papua Nugini adalah negara yang memiliki peran strategis di kawasan sebagai regional power, yang tentu memiliki sifat hubungan yang komprehensif atau strategis dengan Indoensia.

Dalam kerja sama yang sudah diteken dengan Papua Nugini, Presiden Yudhoyono mencoba memerinci, misalnya di bidang pengelolaan perbatasan. "Kami sepakat untuk menciptakan suatu pengolaan perbatasan yang soft, tetapi juga memberikan kepastian sehingga penduduk di kedua batas wilayah kami bisa berinteraksi secara baik secara ekonomi dan secara sosial," ujar Presiden.

Ekstradisi

Presiden menuturkan kerja sama selanjutnya di bidang hukum. Kerja sama tersebut dilakukan agar kedua negara bisa menegakkan hukum masing-masing. "Oleh karena itu, dilakukan kerja sama di bidang ekstradisi. Ini menjadi sangat penting. Defence and security cooperation juga sangat penting," tutur Presiden.

Dalam kerja sama di bidang konsuler, Presiden Yudhoyono mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Papua Nugini yang telah memfasilitasi dan mendukung repatrialisasi dari para pelintas batas yang sempat datang ke Papua Nugini dan kembali ke Papua dan Papua Barat.

"Yang terakhir, kami terima kasih kepada Papua Nugini atas dua hal, yaitu konsistensi Papua Nugini terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Kedua, kontribusi Papua Nugini sehingga Indonesia bisa ikut menjalin kerja sama yang luas dengan negara-negara di Pasifik," ujar Presiden.

Indonesia memandang semua adalah sahabat Indonesia. "Dengan jasa Papua Nugini, persahabatan kami makin meluas dan meningkat selama ini. Oleh karena itu, Indonesia ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya," tandas dia.

Sementara itu, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan kerja sama ekstradisi akan memudahkan kedua negara melakukan ekstradisi bagai siapa pun nantinya. "Itu nantilah tim teknis. Kalau sudah ada MoU, kesepakatan, kalau nanti diperlukan atau permintaan baik dari kita maupun dari sana, itu lebih mudah," kata dia. (KJ)