Kemhan Prioritaskan 21 Program Pengadaan Alutsista TNI

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, Kemhan telah menyusun 21 kegiatan prioritas pengadaan alutsista bagi TNI. Lima program di antaranya secara pendanaan telah disetujui oleh Komisi I DPR atau tanda bintangnya telah dicabut.

TNI AU Sedang menunggu 6 Pesawat Tempur Sukhoi 30 MK2 yang dipesan dari Rusia

Lima program yang telah disetujui oleh Komisi I DPR atau tanda bintangnya telah dicabut adalah :

1. Pengadaan helikopter angkut (TNI AD).
2. Pengadaan Tank Amfibi BMP-3F (TNI AL).
3. Pengadaan enam pesawat Sukhoi 30 MK2 (TNI AL).
4. pesawat pengganti MK-53 (TNI AL).
5. pesawat pengganti F-27 beserta dukungannya yaitu pesawat CN-295 (TNI AL).

Lebih lanjut Menhan mengatakan, 16 prioritas dalam pengadaan alutsista yang belum mendapat persetujuan Komisi I DPR RI, masih ada dua kegiatan, dua kegiatan masih berada di Kemenkeu, dan 12 kegiatan lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi.

Dua kegiatan yang masih di Komisi I DPR yaitu 

1. Pengadaan heli serbu beserta persenjataannya dan amunisinya (TNI AD). 
2. Pengadaan enam Helikopter Full Combat SAR Mission EC 725 (TNI AU). 

Sementara dua kegiatan yang masih di Kemenkeu adalah pengadaan Rudal Arhanud ME-Armed 155," ujarnya

Sementara, kata Menhan, dari 12 kegiatan yang masih proses penyelesaian administrasi itu, dari Mabes TNI untuk pengadaan Rantis 2,5 ton 4X4, kendaraan angkut, dari TNI AD heli serang beserta persenjataan dan amunisinya, ranpur MBT, rudal MLRS. Sedangkan dari TNI AL adalah MLM KRI kelas korvet tahap I, kapal bantu hidro oseanografi, kapal latih pengganti Dewa Ruci, CN 235 MPA, Heli AKA-S antikapal selam dan suku cadangnya, panser Amfibi BTR 80-A, dan Multiple Launch Rocket System (MLRS).

Sementara itu Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menambahkan, per 31 Agustus 2012, Komisi I telah menyetujui alokasi anggaran untuk pengadaan kapal selam elektrik tiga unit, yang pengadaannya dari Korsel dan pengadaan enam unit Sukhoi. "Sementara untuk pengadaan MBT Leopard dari Jerman, juga mendukungnya dan dalam proses administrasi soal persetujuannya," tegas Mahfudz.


Sumber : Jurnal Parlemen